Hendri Kampai: Visi Indonesia Emas 2025, Harapan yang Tertunda oleh Realitas

PENDIDIKAN - Indonesia memiliki mimpi besar, yang tercermin dalam visi "Indonesia Emas 2025". Sebuah visi yang menggambarkan negara yang maju, adil, makmur, dan berdaya saing di tingkat global. Namun, di balik slogan megah ini, ada kenyataan pahit yang mencuat. Salah satu ironi terbesar adalah tunjangan kinerja dosen yang tertunda sejak diundangkannya Permendikbud No. 49 Tahun 2020. Bagaimana mungkin visi besar ini terwujud jika para pendidik, yang seharusnya menjadi garda terdepan pencipta generasi emas, justru tidak mendapatkan penghargaan yang layak?

Visi yang Ambisius, Realitas yang Ambigu
Visi Indonesia Emas 2025 bertumpu pada tiga pilar utama: pendidikan berkualitas, ekonomi berdaya saing, dan pemerintahan yang efektif. Namun, masalah tunjangan kinerja dosen menunjukkan betapa lemahnya eksekusi dari visi ini. Pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan penuh, termasuk penghargaan finansial dan moral bagi para dosen. Permendikbud No. 49/2020 diharapkan menjadi langkah maju, tetapi kegagalan implementasi justru menjadi bukti betapa visi dan aksi pemerintah sering tidak sejalan.

Baca juga: Siswa SDN 26 Mangkaca Sambut Gembira Baju Seragam Gratis dari Bupati Pangkep

Keterlambatan pembayaran tunjangan ini bukan hanya persoalan teknis administratif. Ini adalah potret ketidakseriusan pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Padahal, dosen bukan hanya pengajar, tetapi juga inovator, peneliti, dan pembentuk masa depan bangsa. Ketika hak-hak dasar mereka diabaikan, apa yang dapat diharapkan dari kualitas pendidikan tinggi Indonesia?

Apa yang Salah?
Pertanyaan besar yang muncul: apa yang salah dengan negara ini? Ada beberapa aspek yang patut dicermati:

Baca juga: Bupati Barru Didampingi Ketua TP PKK Buka Workshop Fakultas Kedokteran Unhas

1. Manajemen Anggaran yang Tidak Efisien: Anggaran pendidikan sering kali menjadi korban kepentingan politik dan prioritas yang tidak jelas. Padahal, tunjangan kinerja dosen adalah kewajiban negara yang sudah diatur dalam regulasi. Keterlambatan pembayaran menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran.

2. Birokrasi yang Rumit: Birokrasi sering menjadi penghambat utama dalam realisasi kebijakan. Regulasi yang baik sering kali terjebak dalam prosedur panjang yang tidak efisien, membuat implementasi kebijakan berjalan lambat atau bahkan mandek.

Baca juga: Mayoritas Sekolah di Bengkalis Masih Laksanakan PTM Kapasitas 50 persen

3. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas: Tidak adanya pengawasan ketat atas implementasi kebijakan memperburuk situasi. Keterlambatan pembayaran tunjangan seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola kebijakan strategis.

Ketidaksesuaian antara Visi dan Realisasi
Misi besar Indonesia untuk menjadi negara maju sering kali terdengar seperti retorika tanpa bukti nyata. Dalam konteks pendidikan, pemerintah tampaknya lebih sibuk mengejar target angka, seperti jumlah mahasiswa atau lulusan, daripada memperhatikan kualitas dan kesejahteraan para pendidik. Ketika visi dan aksi tidak sejalan, maka hasilnya hanyalah ketidakpuasan dan kegagalan.

Baca juga: SMP Negeri 1 Pagu Kabupaten Kediri Sudah Mulai PTMT 100 Persen

Dampak terhadap Generasi Emas
Keterlambatan tunjangan kinerja dosen bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika dosen kehilangan motivasi akibat kurangnya apresiasi, bagaimana mereka dapat memotivasi mahasiswa untuk meraih potensi terbaik mereka? Bagaimana mungkin generasi emas lahir dari sistem yang tidak mendukung mereka yang mendidik?

Jalan Keluar
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengambil langkah konkret:

Baca juga: Humas SMAN 4 Cikupa Tolak Kepindahan Siswa SMAN 31

1. Reformasi Birokrasi Pendidikan: Proses administrasi tunjangan harus disederhanakan agar tidak ada lagi alasan teknis untuk menunda hak dosen.

2. Prioritas Anggaran: Pendidikan harus benar-benar menjadi prioritas, dengan alokasi anggaran yang jelas dan terarah.

3. Pengawasan Ketat: Implementasi kebijakan seperti Permendikbud No. 49/2020 harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau pelanggaran.

4. Dialog Terbuka: Pemerintah harus menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para dosen dan institusi pendidikan untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka.

### Penutup
Visi Indonesia Emas 2025 adalah harapan yang besar, tetapi harapan ini akan tetap menjadi mimpi jika tidak disertai dengan tindakan nyata. Pendidikan adalah kunci utama untuk mencapai visi ini, dan dosen adalah pilar utamanya. Jika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya kepada mereka, maka visi ini tidak lebih dari sekadar slogan kosong. Saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam aksi nyata, demi masa depan Indonesia yang benar-benar emas.

Baca juga: Didampingi Kadis Pendidikan, Bunda PAUD Barru Kunjungi TK Basmalah Utama